JEJAK FAKTA PARIGI MOUTONG — Ada bau busuk yang kian menyengat dari jantung distribusi energi di Sulawesi Tengah. Di saat para nelayan kecil harus gigit jari, pasrah menatap laut lepas tanpa kepastian hasil tangkapan, dan para petani termenung menatap traktor yang mogok akibat tangki kosong, SPBU Kampal (74.943.08) di Parigi Moutong justru bertransformasi menjadi “surga” basah bagi para penjarah berkedok pengusaha.
Sorotan tajam yang kembali dikobarkan oleh Laskar Merah Putih (LMP) Parigi Moutong membuka tabir mengerikan ke hadapan publik: distribusi solar subsidi bukan lagi sekadar salah urus administratif, melainkan sebuah kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga kuat dipelihara oleh sindikat mafia serta dibekingi oleh oknum-oknum berkalung kekuasaan. Ketika Satgas Seolah Kehilangan Taring di Depan “Tangan Hitam”
Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Penertiban BBM Bersubsidi oleh Pemerintah Daerah Parigi Moutong sejatinya sempat memberikan secercah harapan bagi masyarakat pesisir dan petani yang selama ini tercekik. Namun, fakta pahit di lapangan memperlihatkan realitas yang ironis dan memilukan. Ratusan liter solar bersubsidi yang dibiayai oleh uang negara tetap saja leluasa dikuasai oleh para pemain gelap, seolah-olah aturan pemerintah tak lebih dari sekadar macan kertas yang ompong di hadapan para mafia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Modus operandi yang digunakan kian licik, terorganisir, dan dilakukan terang-terangan di bawah hidung para pengawas:
Manipulasi Barcode & Sistem 3:1: Truk-truk tua bermuatan tangki modifikasi serta para pengantre siluman bergantian menyedot jatah BBM bersubsidi dari nosel SPBU Kampal berulang kali dalam sehari menggunakan puluhan QR Code palsu. Hak rakyat yang seharusnya dibagi rata justru dikuras habis dalam sekali pukul.
Pungli Tanpa Ampun pada Nelayan Kecil: Nelayan tradisional yang mencari penghidupan halal dengan modal pas-pasan justru semakin diporoti dengan jeritan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 10.000 per jerigen—sebuah tindakan biadab dan pengecut yang mencekik leher rakyat di garis kemiskinan paling bawah.
Darah Baru untuk Tambang Emas Ilegal: Alih-alih mendinginkan mesin-mesin perahu nelayan atau membajak sawah pangan rakyat, solar subsidi ini justru mengalir deras tanpa hambatan untuk menghidupkan ekskavator, genset, dan mesin-mesin perusak di Tambang Emas Ilegal Kayuboko. Keuntungan dari kekayaan alam dan subsidi negara justru memperkaya segelintir oligarki hitam sambil menghancurkan ekosistem lingkungan hidup. Tragedi Kemanusiaan dan Pengkhianatan Mandat Konstitusi
Persoalan di SPBU Kampal ini sudah jauh melampaui batas pelanggaran niaga biasa. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang disengaja.
Nelayan terpaksa ‘gantung jaring’ karena solar sulit didapat di saat musim ikan sedang baik, petani gigit jari melihat lahan pertanian mereka telantar, dan dapur-dapur keluarga di pesisir Parigi Moutong semakin padam. Ketika energi rakyat dirampok, yang hancur bukan cuma ekonomi mereka, melainkan masa depan anak-cucu yang kehilangan sumber penghidupan utama.
Pertamina Patra Niaga dan instansi pengawas teknis di daerah sudah tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan klasik atau prosedur birokrasi yang lamban. Evaluasi setengah hati, teguran administratif ringan, atau sekadar sosialisasi formalitas di ruang ber-AC tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah. Pembiaran yang terus berlanjut adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap mandat konstitusi yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. LMP Bersuara Keras Usut Tuntas, Seret Oknum Bekingan ke Meja Hijau!
Ketegasan sikap yang ditunjukkan oleh LMP Parigi Moutong dengan mengepalkan tangan perlawanan harus didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan insan pers. Desakan agar kasus ini ditarik ke tingkat penegakan hukum nasional bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak agar ada efek jera yang nyata:
Bongkar Tuntas Jaringan Mafia dan Bekingan Aparat: Kepolisian Republik Indonesia, khususnya melalui Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri, wajib turun tangan langsung mengambil alih penyelidikan. Bersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum “nakal” berseragam yang selama ini menjadi perisai pelindung bagi para mafia solar di lapangan. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Sanksi Tegas Korporasi (Cabut Izin SPBU): PT Pertamina (Persero) cq. Pertamina Patra Niaga harus bertindak tegas tanpa pandang bulu dengan mencabut izin operasional SPBU Kampal (74.943.08) jika terbukti terlibat, membiarkan, atau menikmati hasil dari praktik penyelewengan distribusi BBM bersubsidi ini.
Negara tidak boleh tunduk dan kalah melawan mafia! Jika skandal perampokan solar subsidi di Parigi Moutong ini kembali menguap ditelan angin tanpa sanksi hukum yang menjerakan, maka bersiaplah menyaksikan runtuhnya sisa-sisa kepercayaan publik terhadap keadilan hukum di negeri ini. (TIM)
