JEJAK FAKTA MOROWALI UTARA,-Kerusakan infrastruktur parah memicu keresahan mendalam di tengah masyarakat Sulawesi Tengah. Talut penahan tanah beserta sebagian badan jalan di ruas vital Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, dilaporkan amblas. Jalur ini merupakan satu-satunya urat nadi darat yang menghubungkan Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga ancaman putusnya akses tersebut berisiko melumpuhkan total aktivitas ekonomi regional.
Kemarahan warga memuncak lantaran proyek infrastruktur tersebut baru saja rampung pada tahun 2026 ini. Kerusakan yang terjadi dalam waktu sangat singkat memicu dugaan kuat adanya penurunan mutu pekerjaan serta ketidaksesuaian struktur pondasi dengan standar teknis konstruksi.
“Bukan semata-mata karena tanah labil. Dari awal pemasangan, pondasinya diduga tidak digali sebagaimana mestinya. Bukti fotonya masih saya simpan,” ujar seorang warga setempat, Jumat (28/8). Warga mendesak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah agar bertindak cepat dan tidak bersikap pasif sebelum timbul korban jiwa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi polemik tersebut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Andika, berdalih bahwa struktur tanah di lokasi proyek tergolong labil. Ia mengklaim penanganan darurat telah dilakukan sebanyak tiga kali atas instruksi Kepala Dinas dengan menyerap anggaran pemeliharaan sekitar Rp7 miliar, serta telah meneruskan temuan kepada penyedia jasa dan Bidang Perencanaan.
Kendati demikian, argumen faktor alam tersebut dinilai tidak substansial oleh masyarakat. Warga menegaskan bahwa karakteristik tanah yang labil seharusnya sudah terpetakan secara matang sejak tahap perencanaan hingga pemilihan metode rekayasa teknik yang tepat.
Selain ancaman longsor susulan, sorotan tajam juga diarahkan pada minimnya fasilitas keselamatan. Lokasi amblas terpantau minim rambu-rambu pengaman dan tidak memiliki penerangan yang memadai, sehingga sangat membahayakan pengendara, khususnya pada malam hari atau saat cuaca ekstrem.
Masyarakat kini mendesak adanya audit menyeluruh yang mencakup kualitas material, sistem drainase, hingga kesesuaian metode kerja dengan dokumen kontrak. Apabila tidak segera ditangani secara permanen, warga membuka opsi tegas untuk melibatkan aparat penegak hukum (APH) guna mengusut tuntas potensi penyimpangan dalam pengerjaan proyek infrastruktur tersebut.(Redaksi Enalpalu)
