JEJAK FAKTA TOLITOLI — Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Tolitoli mendadak jadi sorotan nasional setelah dibongkar habis-habisan. Alih-alih melindungi ekonomi rakyat kecil, sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah ini justru diduga kuat telah berubah fungsi menjadi arena bancakan empuk para cukong, korporasi hitam, dan mafia energi.
Kritik pedas dan desakan menggelegar ini dilayangkan langsung oleh Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Sulawesi Tengah, Akp. (P) Lukman Hadi, pada Sabtu (19/09/2026). Ia mengecam keras potensi pembiaran yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang. “Titik Hitam” Penyaluran: Tiga SPBU Dituding Main Mata
Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan pada Jumat (18/09/2026), rantai distribusi solar subsidi terpantau jebol tanpa pengawasan berarti di tiga titik krusial:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SPBU Jalan Baru (Kelurahan Sidoarjo) SPBU Sandana (Kelurahan/Kecamatan Galang) SPBU dalam kota (Kecamatan Baolan) Modus operandi yang dimainkan para pelaku kian terang-terangan. Kendaraan jenis L300 atau yang lekat dengan sebutan “mobil siluman”—armada dengan tangki modifikasi—tampak bebas melenggang mengeruk jatah solar bersubsidi dalam skala jumbo.
Ketika praktik lancung ini mulai terendus publik, pihak pengelola SPBU seolah berlindung di balik tameng administratif klise: seluruh transaksi diklaim menggunakan barcode.
Barcode Disulap Jadi “Karpet Merah” Korporasi Alasan penggunaan QR Code yang didengungkan pihak pengelola sontak memantik murka publik. Sistem digital yang awalnya dirancang mulia untuk melindungi nasib petani, nelayan, dan warga miskin, kini diduga kuat telah disalahgunakan secara sistematis.
Barcode yang seharusnya menjadi perisai rakyat, justru disulap menjadi “karpet merah” demi memuluskan pasokan solar bagi korporasi hitam serta perusahaan tambang yang bercokol di Bumi Tolitoli. Barcode dilaporkan dibiarkan digunakan berkali-kali secara tidak wajar di depan mata pengawas.
Akibat persekongkolan jahat ini, penderitaan rakyat kecil dikorbankan demi pundi-pundi keuntungan segelintir pemodal:
Petani di kampung-kampung harus gigit jari karena mesin traktor mereka mangkrak tanpa bahan bakar.
Nelayan terpaksa menganggur di darat lantaran pasokan solar untuk melaut raib dirampok secara berjemaah. Masyarakat umum harus membuang waktu dan tenaga berharga demi mengular dalam antrean panjang yang tak berkesudahan setiap harinya.
Ultimatum LIN Sulteng: APH Jangan Cuma Tangkap Pelangsir! Bertindak sebagai penyambung lidah bagi kelompok masyarakat yang dizalimi, Akp. (P) Lukman Hadi menegaskan bahwa LIN Sulteng tidak akan tinggal diam melihat penindasan ekonomi ini. Ia mendesak Polres Tolitoli untuk keluar dari zona nyaman dan melakukan tindakan hukum secara tegas.
*”BBM subsidi murni diperuntukkan kepada kalangan yang lemah, bukan korporasi. Pengambilan BBM industri di SPBU adalah pelanggaran hukum telak dan harus ditindak tegas, tidak boleh ada pembiaran!”* seru Lukman Hadi dengan nada berapi api. LIN Sulteng mendesak APH dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah nyata tanpa kompromi:
Penegakan Hukum Pidana: Menangkap dan memproses hukum tidak hanya para pelangsir di lapangan, tetapi juga mengusut tuntas oknum operator atau pengawas SPBU yang dengan sengaja meloloskan transaksi tanpa barcode resmi atau membiarkan penyalahgunaan barcode.
Audit Total & Sanksi Cabut Izin: Mendesak audit total volume pembelian dan distribusi solar di ketiga SPBU tersebut, serta menjatuhkan sanksi berat hingga pencabutan izin bagi pengelola yang terbukti bersekongkol.
Revolusi Pengawasan Digital: Mendesak Pemkab Tolitoli, Dinas Perdagangan, dan pihak Pertamina untuk memperketat pengawasan, verifikasi ganda, atau memperbarui sistem QR Code dinamis guna menutup total celah manipulasi digital. Proteksi Hak Warga: Mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga kerahasiaan QR Code masing-masing agar tidak digandakan atau dicuri oleh sindikat tak bertanggung jawab.
Jika aparat berwenang terus bersikap lamban dan bungkam, maka runtuhnya kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum di Tolitoli hanya tinggal menunggu waktu. Solar subsidi adalah hak mutlak rakyat kecil, bukan mainan para mafia!(*TIM*)
