JEJAK FAKTA TOLITOLI — Borok penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Tolitoli kian menganga. Bukan hanya karena tiga SPBU yang diduga kuat telah disulap menjadi markas bancakan para korporasi hitam, tetapi juga akibat sikap bungkam seribu bahasa yang ditunjukkan oleh Kapolres Tolitoli, AKBP Raden Real Hermawan.
Upaya konfirmasi resmi yang dilayangkan oleh Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Sulawesi Tengah, Akp. (P) Lukman Hadi, pada Senin (21/09/2026) benar-benar menemui jalan buntu. Dihubungi melalui nomor WhatsApp miliknya di 0831-207X-XXXX hingga ditelepon berulang kali, sang Kapolres sama sekali tidak memberikan respons maupun balasan.
Sikap tutup mulut aparat penegak hukum tertinggi di wilayah hukum Tolitoli ini kontan memicu kecurigaan publik: Ada apa di balik diamnya sang perwira? Apakah ada pembiaran terstruktur terhadap sindikat mafia solar bersubsidi?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tiga SPBU “Titik Hitam” Penjarahan Solar Rakyat Sebelumnya, investigasi lapangan LIN Sulteng pada Jumat (18/09/2026) telah membongkar bobroknya rantai distribusi solar subsidi yang jebol tanpa pengawasan di tiga titik vital:
SPBU Jalan Baru (Kelurahan Sidoarjo) SPBU Sandana (Kelurahan/Kecamatan Galang) SPBU Dalam Kota (Kecamatan Baolan)
Di lokasi-lokasi tersebut, kendaraan jenis L300 berstatus “mobil siluman” dengan tangki modifikasi jumbo terpantau bebas melenggang mengeruk jatah solar bersubsidi. Ironisnya, pengelola SPBU seolah kebal hukum dengan berlindung di balik alasan klise bahwa setiap transaksi menggunakan barcode (QR Code).
Padahal, sistem digital yang mulanya diciptakan untuk melindungi petani dan nelayan justru disulap menjadi “karpet merah” demi memuluskan pasokan solar bagi korporasi hitam dan perusahaan tambang. Akibatnya, petani gigit jari karena traktor mangkrak, nelayan menganggur di darat, dan rakyat kecil harus mengular dalam antrean panjang yang menyiksa.
Polda Sulteng Geram: “Jangan-jangan Ada Oknum Terlibat!” Bau amis pembiaran ini bahkan memantik reaksi keras dari internal kepolisian sendiri. AKBP Hasnun selaku Bidang Penyidik Serse Polda Sulteng, saat dikonfirmasi terkait kurang responsifnya Kapolres Tolitoli, menyatakan ketegasannya. Menurut beliau, seorang Kapolres tidak boleh abai atau bungkam terhadap persoalan krusial yang meresahkan masyarakat di lapangan.
”Jangan-jangan ada oknum anggota Polres yang ikut terlibat di dalamnya! Tidak boleh seorang Kapolres tidak menyikapi pemberitaan atau masalah yang terjadi di lapangan,”* tegas AKBP Hasnun tajam, sekaligus mengarahkan pihak LIN Sulteng untuk langsung menghadap Kapolda Sulteng. Ultimatum Garis Keras LIN Sulteng
LIN Sulteng menegaskan tidak akan mundur sejengkal pun untuk membela hak-hak rakyat Tolitoli yang dirampok secara berjemaah. APH didesak untuk segera:
Menangkap dan mengusut tuntas tidak hanya pelangsir kecil, tetapi juga operator dan pengawas SPBU yang memuluskan transaksi ilegal.
Audit total volume distribusi solar di ketiga SPBU dan jatuhkan sanksi cabut izin bagi pengelola nakal.
Jika Kapolres Tolitoli terus bergeming dan memilih bungkam di balik jabatannya, maka runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Tolitoli hanya tinggal menunggu waktu. Solar subsidi adalah hak mutlak rakyat kecil yang tertindas, bukan mainan para mafia!(*TIM*)
